Apakah Pijat Plus-Plus Itu Legal di Indonesia? Ini Penjelasan Hukum dan Faktanya

Pendahuluan

Istilah pijat plus-plus sering terdengar di masyarakat dan media sosial. Banyak orang penasaran: apakah pijat plus-plus itu legal di Indonesia? Apakah ada hukum yang melarangnya? Dan bagaimana perbedaan antara pijat terapi kesehatan dengan pijat yang mengarah ke layanan dewasa?

Topik ini sering menimbulkan perdebatan karena berkaitan dengan hukum, moral, kesusilaan, dan industri hiburan dewasa. Artikel ini akan membahas secara lengkap status hukum pijat plus-plus di Indonesia, peraturan yang mengaturnya, serta risiko hukum dan sosial yang perlu diketahui.

Apa yang Dimaksud dengan Pijat Plus-Plus?

Secara umum, pijat adalah terapi kesehatan yang dilakukan dengan teknik menekan dan mengusap tubuh untuk relaksasi, terapi otot, dan kesehatan.

Sementara itu, istilah “plus-plus” adalah istilah slang (bahasa sehari-hari) yang merujuk pada layanan tambahan di luar pijat kesehatan, biasanya mengarah pada layanan sensual atau seksual.

Jadi, pijat plus-plus bukan istilah medis atau hukum, melainkan istilah populer untuk menggambarkan praktik tertentu di dunia hiburan dewasa.

Apakah Pijat Plus-Plus Legal di Indonesia?

Jawaban singkatnya:
👉 Pijat biasa legal, tetapi pijat plus-plus yang mengarah ke aktivitas seksual berbayar tidak legal di Indonesia.

Namun, penjelasannya perlu dilihat dari beberapa aspek hukum.

1. Pijat Terapi Kesehatan adalah Legal

Pijat profesional yang bertujuan kesehatan, relaksasi, dan terapi sepenuhnya legal di Indonesia, selama:

• Tempat usaha memiliki izin resmi
• Terapis memiliki pelatihan atau sertifikasi
• Tidak ada aktivitas melanggar kesusilaan

Contoh layanan yang legal:

• Pijat tradisional
• Refleksiologi
• Thai massage
• Spa terapi kesehatan
• Fisioterapi

Jenis pijat ini diakui sebagai bagian dari layanan kesehatan dan wellness.

2. Pijat Plus-Plus yang Mengarah ke Prostitusi Tidak Legal

Jika pijat plus-plus melibatkan tindakan seksual atau transaksi seksual berbayar, maka praktik tersebut dapat dianggap sebagai prostitusi atau perbuatan cabul, yang dapat melanggar hukum di Indonesia.

Indonesia tidak melegalkan prostitusi secara nasional, meskipun pengaturan dan penegakan hukum sering berbeda di tiap daerah.

Dasar Hukum yang Mengatur Pijat Plus-Plus di Indonesia

Meskipun tidak ada undang-undang khusus yang menyebut “pijat plus-plus”, praktik ini bisa dijerat dengan berbagai peraturan hukum berikut:

1. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

KUHP mengatur perbuatan cabul dan prostitusi melalui beberapa pasal, antara lain:

• Pasal tentang perbuatan cabul
• Pasal tentang mucikari atau orang yang memfasilitasi prostitusi
• Pasal tentang kesusilaan di tempat umum

Biasanya, pengelola tempat dan mucikari lebih sering dikenai sanksi pidana dibandingkan pekerja seks secara langsung.

2. Undang-Undang Pornografi

UU Pornografi melarang produksi, penyebaran, dan penyediaan jasa pornografi yang melanggar kesusilaan. Jika pijat plus-plus mengandung unsur pornografi atau layanan seksual eksplisit, maka bisa dijerat dengan undang-undang ini.

3. Peraturan Daerah (Perda)

Banyak daerah di Indonesia memiliki Perda Ketertiban Umum dan Kesusilaan yang melarang:

• Prostitusi
• Tempat hiburan yang menyediakan layanan seksual
• Aktivitas asusila di tempat umum

Perda inilah yang sering digunakan aparat untuk menggerebek dan menutup tempat pijat plus-plus.

Siapa yang Bisa Dipidana dalam Praktik Pijat Plus-Plus?

Dalam praktik hukum di Indonesia, yang paling sering dikenai sanksi adalah:

1. Pengelola Tempat atau Mucikari

Pemilik spa atau tempat pijat yang menyediakan layanan seksual bisa dikenai sanksi pidana karena memfasilitasi prostitusi.

2. Perantara atau Aplikasi Online

Jika menggunakan media online untuk menawarkan layanan seksual, pelaku bisa dijerat UU ITE dan UU Pornografi.

3. Pekerja dan Pelanggan

Dalam beberapa kasus, pekerja dan pelanggan juga bisa dikenai sanksi berdasarkan perda atau hukum kesusilaan, meskipun biasanya penegakan hukum lebih fokus pada pengelola.

Perbedaan Pijat Plus-Plus dan Prostitusi

Banyak orang bingung membedakan keduanya.

Prostitusi:

• Fokus pada layanan seksual berbayar
• Bisa terjadi di hotel, online, atau tempat tertentu

Pijat plus-plus:

• Awalnya pijat, tetapi ada layanan tambahan sensual/seksual
• Bisa menjadi bentuk terselubung prostitusi

Dalam hukum, jika ada transaksi seksual berbayar, maka dianggap prostitusi, meskipun dibungkus dengan istilah pijat.

Mengapa Pijat Plus-Plus Masih Ada di Indonesia?

Meskipun tidak legal, praktik pijat plus-plus masih ada karena beberapa faktor:

1. Permintaan Pasar

Industri hiburan dewasa memiliki permintaan tinggi, terutama di kota besar dan daerah wisata.

2. Faktor Ekonomi

Banyak pekerja terlibat karena faktor ekonomi, pendidikan rendah, atau keterbatasan lapangan kerja.

3. Penegakan Hukum yang Tidak Merata

Penegakan hukum berbeda-beda di tiap daerah, sehingga praktik ilegal masih terjadi secara sembunyi-sembunyi.

4. Wilayah Abu-Abu Hukum

Karena tidak ada istilah hukum spesifik “pijat plus-plus”, praktik ini sering berada di wilayah abu-abu hingga terjadi razia.

Risiko Hukum bagi Pelaku Pijat Plus-Plus

Terlibat dalam pijat plus-plus yang mengarah ke layanan seksual memiliki berbagai risiko hukum:

• Penggerebekan dan penutupan tempat usaha
• Denda dan pidana penjara bagi pengelola
• Proses hukum bagi pekerja dan pelanggan
• Pencantuman identitas di media yang merusak reputasi

Selain itu, ada risiko sosial seperti stigma masyarakat dan masalah keluarga.

Aspek Moral dan Sosial

Selain hukum, pijat plus-plus juga diperdebatkan secara moral dan budaya:

1. Pandangan Agama

Sebagian besar agama di Indonesia melarang perzinaan dan aktivitas seksual di luar pernikahan. Karena itu, pijat plus-plus dianggap bertentangan dengan nilai agama.

2. Nilai Budaya

Budaya Indonesia menjunjung kesopanan dan norma kesusilaan, sehingga praktik ini dianggap tidak sesuai dengan norma sosial.

3. Perspektif Hak Asasi Manusia

Di sisi lain, ada diskusi global tentang pekerja seks dan hak pekerja. Namun, secara hukum Indonesia tetap tidak melegalkan praktik ini.

Perbedaan dengan Negara Lain

Di beberapa negara, layanan pijat dewasa dan prostitusi dilegalkan dengan regulasi ketat. Misalnya:

• Thailand
• Belanda
• Jerman
• Beberapa negara bagian di Australia

Namun, Indonesia memilih pendekatan pelarangan dengan dasar moral, agama, dan budaya.

Bagaimana Sikap Masyarakat yang Bijak?

Sebagai masyarakat, ada beberapa sikap yang bisa diambil:

1. Memahami Hukum

Pahami bahwa pijat terapi kesehatan legal, tetapi layanan seksual berbayar tidak legal.

2. Tidak Menyamaratakan

Tidak semua tempat pijat adalah pijat plus-plus. Banyak tempat pijat profesional yang legal dan bermanfaat bagi kesehatan.

3. Mendorong Regulasi dan Edukasi

Pemerintah dan masyarakat perlu edukasi tentang perbedaan pijat kesehatan dan praktik ilegal.

4. Memberikan Alternatif Ekonomi

Penyediaan lapangan kerja dan pelatihan keterampilan dapat mengurangi keterlibatan orang dalam praktik ilegal.

Kesimpulan

Pijat plus-plus tidak legal di Indonesia jika melibatkan layanan seksual atau transaksi seksual berbayar. Praktik tersebut bisa dijerat dengan KUHP, UU Pornografi, dan Peraturan Daerah tentang kesusilaan.

Sebaliknya, pijat terapi kesehatan adalah legal dan diakui sebagai layanan kesehatan, selama dilakukan oleh tempat usaha yang memiliki izin resmi dan tidak melanggar norma kesusilaan.

Fenomena pijat plus-plus muncul karena faktor ekonomi, permintaan pasar, dan celah penegakan hukum. Namun, risiko hukum dan sosialnya sangat besar bagi pengelola, pekerja, dan pelanggan.

Sebagai masyarakat, penting untuk memahami perbedaan antara pijat profesional dan praktik ilegal, serta bersikap bijaksana dalam menyikapi isu ini. Edukasi hukum, penegakan aturan, dan peningkatan kesejahteraan sosial adalah kunci untuk mengurangi praktik ilegal di industri hiburan dewasa.